MAKALAH
PENGANTAR TEKNOLOGI KOMPUTER DAN INFORMASI
E-GOVERNMENT
DISUSUN OLEH
Nama : Reza Ahmad Noer Zaman
Kelas : 1IA20
NPM : 56418045
UNIVERSITAS GUNADARMA
TEKNIK INFORMATIKA
2018
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
1.1. Pengertian E-Government …………………………............................................ 3
1.2. Faktor-faktor yang menimbulkan penerapan e-government................... 3
1.3. Manfaat E-Goverment ................................................................................ 4
1.4. Penerapan Sistem E-government di Indonesia .......................................... 5
1.5. Kendala dalam pengaplikasian e –goverment ........................................... 6
1.6. Kesimpulan ................................................................................................... 6
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 8
1.1 Pengertian E-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain.
e-Government dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif (Kurniawan, 2006). Secara umurn pengertian e-Government adalah Sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. De¬ngan memanfaatkan koneksi internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana di¬harapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk me¬ningkatkan hubungan antara pemerintah dan ma¬syarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah. Teknologi ter¬sebut termasuk e-mail. WAN (Wide Area Net¬work), Internet, peralatan mobile computing (HP, laptop, PDA), dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam berbagai bentuk.
Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk me¬ningkatkan hubungan antara pemerintah dan ma¬syarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah baik antara eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi in¬ternet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja
1.2 Faktor-faktor yang menimbulkan penerapan e-government
Pada zaman yang serba berhubungan dengan IT perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan dalam berbagai sektor, salah satu yang harus menyesuaikan adalah sektor pelayanan publiknya, karena pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat penerima hasil dari proses pemerintahan tersebut, maka wajar perlu adanya peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat. Namun masih banyak faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan tersebut,faktor internal ataupun faktor eksternal baik makro ataupun micro yang ada dalam negara Indonesia selaku penyelenggara E-government .
Faktor Internal
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government di negara Indonesia diantaranya kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum seperti diharapkan.
Faktor Eksternal
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government yakni sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara Indonesia. Faktor-faktor ini sendiri yang menentukan mampu atau tidak dinegara Indonesia melaksanakan E-government seperti yang diharapkan.
1.3 Manfaat E-Goverment
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce .
1.4 Penerapan Sistem E-government di Indonesia
1. Pelayanan KTP Online
Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya. Pemrosesan Pembuatan KTP secara online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.
Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.
Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
• Menyimpan biodata Penduduk
• Menyimpan data Kecamatan
• Menyimpan data permohonan
• Menyimpan data masa berlaku
2. Sistem Surabaya Smart Windows (SWS)
Sistem Surabaya Smart Windows (SWS) yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan.
3. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin gangguan lama.
Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini.
1.5 Kendala dalam pengaplikasian e –goverment
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor.
Sistem informasi yang berbasiskan komputer menggunakan komponen-komponen berikut ini seperti data, prosedur, manusia, software dan hardware. Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasiskan komputer, sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasiskan komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasiskan komputernya belum bagus. Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan e-government hanyalah negara-negara maju (dalam konteks e-government seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari pemerintah). Karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informai dari lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.
1.6 Kesimpulan.
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaanya e-goverment sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia muncul karena adanyaInstruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.
Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik.
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
• https://risdahidayanti20.wordpress.com/2013/03/21/pengertian-e-goverment-manfaat-dan-contoh-e-government-yang-ada-di-indonesia/
• https://www.academia.edu/9484738/makalah_pelayan_E-goverment_di_Indonesia
• http://deripurnama812.blogspot.com/2016/03/makalah-e-government.html
• http://alissyahstiem.blogspot.com/2014/04/makalah-tentang-e-government.html
• https://www.academia.edu/26532576/Implementasi_E-government_di_Indonesia
PENGANTAR TEKNOLOGI KOMPUTER DAN INFORMASI
E-GOVERNMENT
DISUSUN OLEH
Nama : Reza Ahmad Noer Zaman
Kelas : 1IA20
NPM : 56418045
UNIVERSITAS GUNADARMA
TEKNIK INFORMATIKA
2018
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
1.1. Pengertian E-Government …………………………............................................ 3
1.2. Faktor-faktor yang menimbulkan penerapan e-government................... 3
1.3. Manfaat E-Goverment ................................................................................ 4
1.4. Penerapan Sistem E-government di Indonesia .......................................... 5
1.5. Kendala dalam pengaplikasian e –goverment ........................................... 6
1.6. Kesimpulan ................................................................................................... 6
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 8
1.1 Pengertian E-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain.
e-Government dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif (Kurniawan, 2006). Secara umurn pengertian e-Government adalah Sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. De¬ngan memanfaatkan koneksi internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana di¬harapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk me¬ningkatkan hubungan antara pemerintah dan ma¬syarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah. Teknologi ter¬sebut termasuk e-mail. WAN (Wide Area Net¬work), Internet, peralatan mobile computing (HP, laptop, PDA), dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam berbagai bentuk.
Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk me¬ningkatkan hubungan antara pemerintah dan ma¬syarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah baik antara eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi in¬ternet akan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja
1.2 Faktor-faktor yang menimbulkan penerapan e-government
Pada zaman yang serba berhubungan dengan IT perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan dalam berbagai sektor, salah satu yang harus menyesuaikan adalah sektor pelayanan publiknya, karena pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat penerima hasil dari proses pemerintahan tersebut, maka wajar perlu adanya peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat. Namun masih banyak faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan tersebut,faktor internal ataupun faktor eksternal baik makro ataupun micro yang ada dalam negara Indonesia selaku penyelenggara E-government .
Faktor Internal
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government di negara Indonesia diantaranya kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum seperti diharapkan.
Faktor Eksternal
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-government yakni sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara Indonesia. Faktor-faktor ini sendiri yang menentukan mampu atau tidak dinegara Indonesia melaksanakan E-government seperti yang diharapkan.
1.3 Manfaat E-Goverment
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce .
1.4 Penerapan Sistem E-government di Indonesia
1. Pelayanan KTP Online
Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya. Pemrosesan Pembuatan KTP secara online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.
Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.
Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
• Menyimpan biodata Penduduk
• Menyimpan data Kecamatan
• Menyimpan data permohonan
• Menyimpan data masa berlaku
2. Sistem Surabaya Smart Windows (SWS)
Sistem Surabaya Smart Windows (SWS) yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan.
3. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin gangguan lama.
Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini.
1.5 Kendala dalam pengaplikasian e –goverment
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor.
Sistem informasi yang berbasiskan komputer menggunakan komponen-komponen berikut ini seperti data, prosedur, manusia, software dan hardware. Tetapi sebelum menjalankan sistem informasi yang berbasiskan komputer, sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasiskan komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasiskan komputernya belum bagus. Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan e-government hanyalah negara-negara maju (dalam konteks e-government seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari pemerintah). Karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informai dari lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.
1.6 Kesimpulan.
E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaanya e-goverment sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia muncul karena adanyaInstruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.
Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik.
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
• https://risdahidayanti20.wordpress.com/2013/03/21/pengertian-e-goverment-manfaat-dan-contoh-e-government-yang-ada-di-indonesia/
• https://www.academia.edu/9484738/makalah_pelayan_E-goverment_di_Indonesia
• http://deripurnama812.blogspot.com/2016/03/makalah-e-government.html
• http://alissyahstiem.blogspot.com/2014/04/makalah-tentang-e-government.html
• https://www.academia.edu/26532576/Implementasi_E-government_di_Indonesia
Komentar
Posting Komentar